
Komisi XIII DPR Mendukung Rencana Penjarakan Koruptor di Pulau Terpencil
Maret 19, 2025Majalahbet, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memenjarakan para koruptor di pulau-pulau terpencil. Menurutnya, ini bisa menjadi momen untuk memperbaiki sistem lembaga permasyarakatan secara keseluruhan.
Over Kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia
Willy Aditya menyoroti masalah over kapasitas di lapas dan rutan yang ada saat ini. Dengan 525 lokasi lapas dan rutan di 33 Kanwil Pemasyarakatan, lebih dari 100% kapasitas terlampaui. Dia menyebut bahwa pulau-pulau terpencil mungkin dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut.
Statistik Warga Binaan Kasus Korupsi
Willy juga mencatat bahwa kasus korupsi menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah narapidana pidana khusus di Indonesia. Saat ini, ada 5.196 warga binaan kasus korupsi, meskipun jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan warga binaan kasus pembunuhan yang berjumlah 5.266 orang.
Pentingnya Pengelolaan Pemasyarakatan yang Manusiawi
Willy menjelaskan bahwa rencana Presiden Prabowo juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang manusiawi, termasuk bagi napi koruptor dan warga binaan lainnya. Dia menyebutkan, di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumut, dan Jawa, pembangunan lapas baru di pulau-pulau kecil bisa menjadi opsi.
Prinsip Pemasyarakatan yang Berkeadilan
Willy menekankan bahwa program pembinaan untuk narapidana sangat penting untuk membantu mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Mengisolasi mereka di pulau terpencil tidak boleh dianggap sebagai hukuman tambahan di luar putusan pengadilan.
Pentingnya Kajian Komprehensif dari Kementerian Terkait
Willy meminta kementerian teknis untuk segera melakukan kajian komprehensif terkait usulan Presiden Prabowo. Hal ini penting agar rencana tersebut dapat dipertimbangkan secara matang dan tidak hanya sebatas ide semata.
Pernyataan Prabowo Mengenai Koruptor
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk memenjarakan koruptor saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat. Prabowo menekankan bahwa koruptor menyebabkan kesulitan bagi berbagai profesi, termasuk guru, dokter, perawat, dan petani.
Baca Juga : Eks Kapolres Ngada Dipecat Setelah Terbukti Melecehkan Anak Dibawah Umur dan Melakukan Perzinahan
Tips Dan Trick Cara Cuan Dengan Cepat Menggunakan E-Wallet DANA