Perdagangan Manusia Merajalela di Asean, Kemlu-RI Buka Suara

Perdagangan Manusia Merajalela di Asean, Kemlu-RI Buka Suara

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI menyatakan kasus perdagangan manusia semakin merajalela di Asia Tenggara.
Pernyataan Retno itu dilontarkan, menyusul dari puluhan WNI-warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang dikabarkan disekap di wilayah pemberontak Myanmar baru-baru ini.

Retno mengatakan dalam tiga tahun terakhir Indonesia, telah tercatat mengalami dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam, Kasus semacam ini pun menurutnya tak cuma terjadi di RI, tetapi juga di berbagai negara ASEAN.

Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scam semakin marak di Asia Tenggara,” ungkap Retno saat Press Briefing di Kemlu RI, pada Jumat (5/5).

 

Retno berujar online scam sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara, Untuk korban Indonesia sendiri, tercatat ada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos hingga Filipina, Oleh karena itu Indonesia, sebagai ketua ASEAN, berusaha untuk mengangkat isu ini, saat pertemuan KTT ke-42 ASEAN nanti,” ucap Retno.

 

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha menuturkan kasus online scam di Indonesia meningkat sejak Tahun 2021, Salah satu peningkatan itu dapat dilihat dari lonjakan kasus online scam di Kamboja, Kasus di Kamboja, melonjak hingga delapan kali lipat dalam kurun waktu tersebut.

Di Kamboja sendiri tercatat jumlah peningkatan kasusnya lebih dari delapan kali lipat, Di tahun 2021 kami menangani 119 kasus, dan di tahun 2022 melonjak lebih dari 800 kasus,” ujarnya.

 

Judha membeberkan modus online scam yang kerap dilakukan di antaranya yaitu menawarkan pekerjaan dengan gaji besar tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus untuk pekerjanya, Tawaran pekerjaan itu pun disebarkan melalui media sosial, Umumnya pekerjaan yang ditawarkan yakni menjadi CS-customer service.

Mayoritas yang ditawarkan bekerja sebagai customer service dengan gaji antara 1.000 sampai US$1.200.
Namun tidak meminta kualifikasi khusus, artinya dengan gaji sampai US$1.200 sekitar Rp18 juta tidak ada persyaratan khusus yang diminta,” sambungnya.

 

Bukan cuma itu, para korban online scam juga berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja, Mereka menggunakan visa bebas kunjungan wisata yang bisa dipakai ke sesama negara Asia Tenggara.

Baik mereka membiayai sendiri proses keberangkatannya atau ada yang sudah disiapkan tiketnya,” ungkap Judha.

Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa harus lebih berhati-hati dengan modus-modus tawaran tersebut, utamanya ketika ditawarkan bekerja di wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, dan juga Filipina.

 

Korban Tidak Kapok

Judha menyampaikan sejumlah korban online scam ini pun ada yang kembali terjaring di kasus serupa.
Seolah tak kapok, mereka kembali ke luar negeri untuk bekerja di bisnis yang sama usai dipulangkan oleh pemerintah Indonesia ke tanah air.

Sebagai contoh, kami bersama KBRI Vientiane telah menangani 15 warga negara kita yang menjadi korban online scam di Laos, ke Lima belas orang sudah kita tangani dan kita pulangkan dengan selamast ke Indonesia, kemudian 11 diantaranya tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan bekerja di jenis usaha yang sama,” ungkap Judha.

Beberapa WNI di Myanmar juga ada yang kembali terjerat setelah diselamatkan organisasi internasional maupun kedutaan besar RI setempat.

 

Kasus di Myanmar ada beberapa orang yang sudah bisa kita keluarkan melalui IOM, sudah ada di Bangkok namun dia ditawarkan lagi oleh temannya masuk ke Myanmar akhirnya masuk kembali,” ucapnya.

Ia kemudian melanjutkan, “Ada yang sudah ada di Yangon, sudah diperingatkan oleh KBRI jangan berangkat namun kemudian dia berangkat, Sebulan kemudian dia lapor lagi ke perwakilan minta diselamatkan.

Judha pun menegaskan pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.

 

Sejauh ini, Kemlu sendiri sudah melakukan sederet upaya pencegahan, antara lain menyampaikan data-data paspor korban kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Hal itu dilakukan agar pihak imigrasi dapat melakukan pengawasan menyeluruh.

Kemlu juga mengumpulkan data-data akun media sosial yang menawarkan janji-janji pekerjaan dengan gaji tak realistis ke luar negeri, Data-data itu selanjutnya diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun yang bersangkutan bisa di-take down.

 

Langkah sosialisasi juga kita lakukan bekerja sama dengan Kemenkopolhukam utamanya untuk memberikan awareness kepada masyarakat mengenai modus-modus TPPO ini sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini,” ujar Judha.

Dan ini bukan hanya kepada masyarakat umum namun juga kepada pemerintah daerah agar mereka juga aware bahwa ketika ada warganya yang berangkat ke luar negeri, lakukan langkah-langkah preventif antara lain dengan menanyakan mau pergi kemana, tujuannya apa, apakah melalui jalan yang benar atau tidak.

Baca Juga : 109 Total Tewas, Akibat Sekte Sesat di Kenya, 2 Pendeta di Adili

Simak Juga : Situs Daftar Slot Anti Rungkat Mudah Menang Terpercaya 2023

 

Situs slot online dengan random 100 akun VIP Tiap harinya, Depo pertama di jamin langsung maxwin. Depo dana dan pulsa tanpa potongan. Rekomendasi banget dengan persentase menang tinggi.