Komnas HAM Sebut Darurat Tindak TPPO di Perbatasan Kalbar

Komnas HAM Sebut Darurat Tindak TPPO di Perbatasan Kalbar

Komnas HAM-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut wilayah Kalimantan Barat saat ini darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat banyak yang bekerja di Malaysia.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina mengungkapkan, banyak di temukan praktik TPPO di wilayah tersebut, yang di ketahui terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia yakni di wilayah Sambas dan Entikong.

Permasalahan TPPO di Provinsi Kalimantan Barat merupakan situasi nyata dan masih faktual terjadi hingga saat ini, serta berpotensi menjadi keberulangan sehingga berada pada kondisi darurat untuk dilakukan pencegahan dan penanganan karena akan berdampak pada timbulnya permasalahan sosial yang baru, terutama di daerah perbatasan baik Sambas maupun Entikong,” ungkap Putu dalam keterangannya, pada Jumat (26/5).

Putu mengungkapkan sejumlah alasan praktik TPPO marak terjadi di wilayah tersebut, salah satunya karena alasan bekerja ke Malaysia yang jaraknya berdekatan dengan Indonesia.

Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hubungan kekerabatan masyarakat di daerah perbatasan kedua negara, kemudahan mendapatkan pekerjaan terutama di sektor non-formal di luar negeri,” ungkap Putu.

Putu mengatakan pihaknya kesulitan untuk melacak praktik ini lantaran TPPO tidak dilakukan secara perorangan melainkan beroperasi melalui jaringan tertentu sampai saat ini.

Pelaku TPPO tidak bekerja sendiri, namun beroperasi dalam jaringan yang terkesan terputus, mulai dari proses maupun cara yang dilakukan untuk menargetkan korban TPPO, Sehingga menyebabkan sulitnya penelusuran terhadap terduga sindikat TPPO dari hulu hingga hilir,” ungkap Putu.

Komnas HAM mendapati sejauh ini para korban TPPO masih didominasi perempuan dan anak yang berkaitan dengan praktik eksploitasi seksual.

“Perempuan dan anak masih menjadi profil terbanyak korban TPPO utamanya terkait modus eksploitasi seksual,” ucap Putu.

Menanggapi masalah serius ini, Putu mengaku pihaknya telah menyodorkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kalimantan Barat untuk menelusuri dan menghentikan praktik tersebut.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Kalimantan Barat agar segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya TPPO, terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat di perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai pelintas melalui jalan tradisional/jalan tikus untuk tujuan bekerja secara nonprosedural,” ungkapnya.

Baca Juga : ABG 17 Tahun Tewas di Bacok Temannya, Gara” Pinjam Helm

Simak Juga : Situs Daftar Slot Anti Rungkat Mudah Menang Terpercaya 2023

Situs slot online dengan random 100 akun VIP Tiap harinya, Depo pertama di jamin langsung maxwin. Depo dana dan pulsa tanpa potongan. Rekomendasi banget dengan persentase menang tinggi.