Jokowi Kirim Jendral Untuk Bantu Selesaikan Konflik di Myanmar

Jokowi Kirim Jendral Untuk Bantu Selesaikan Konflik di Myanmar

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang merencanakan mengirim Satu Jenderal ke Myanmar untuk berdialog dengan junta militer terkait konflik yang belum usai hingga sekarang.

Jokowi berharap langkah ini bisa membantu Myanmar transisi menuju ke negara yang demokrasi.

Ini soal pendekatan, Kami punya pengalaman, di sini Indonesia tercinta, situasinya sama dahulu,” ungkap Jokowi saat wawancara eksklusif, pada Rabu (1/2).

Indonesia sendiri pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade, Rezim ini tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998.

Ia kemudian berujar, “Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi dahulu.
Jokowi juga mengatakan tak menutup kemungkinan ia sendiri yang akan pergi ke Myanmar, Namun dia menilai akan lebih mudah” berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang yang sama.

Namun, Jokowi enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar, Ia hanya mengatakan jenderal itu  pernah terlibat dalam reformasi Indonesia dahulu.

Pernyataan Jokowi muncul saat peringatan dua tahun kudeta di Myanmar, Di tahun ini pula, Indonesia menjadi ketua ASEAN.

Menyoalkan msalah konflik di Myanmar, blok Asia Tenggara itu dianggap tak satu suara, Isu kudeta Myanmar tersebut juga menjadi tantangan bagi keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.

Situasinya sulit. ASEAN harus terus menjadi kawasan yang damai dan juga ASEAN harus terus menjadi episentrum pertumbuhan,” kata Jokowi lagi.

Jokowi juga menekankan jika junta tak menghormati lima konsensus yang sudah disepakati di Jakarta pada April 2021 lalu, maka ASEAN akan mengambil tindakan tegas untuk Junta militer.

Kemudian dari kabar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, terkait rencana RI mengirim jenderal dan kapan akan dilaksanakan, Ia nampak enggan berkomentar.

Junta militer Myanmar mengambil kekuasaan secara paksa dari pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021 lalu. Mereka menangkap pejabat negara mulai dari Presiden Win Myint hingga penasihat negara Aung San Suu Kyi.
Tak lama usai kudeta, protes meletus di hampir seluruh penjuru negeri, Namun, militer menanggapinya dengan kekuatan berlebihan.

Mereka menangkap siapa saja yang menentang pemerintahannya dan tak segan membunuh warga sipil.

Menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP) sejak kudeta, setidaknya 2.900 orang tewas di tangan junta dan 17.500 orang yang ditangkap.

Baca Juga : AS Batalkan Lebih Dari 800 Penerbangan, Gara” Cuaca Buruk

Simak Juga : Situs Daftar Slot Anti Rungkat Mudah Menang Terpercaya 2023

Situs slot online dengan random 100 akun VIP Tiap harinya, Depo pertama di jamin langsung maxwin. Depo dana dan pulsa tanpa potongan. Rekomendasi banget dengan persentase menang tinggi.